Jumat, 15 Februari 2013

TIPE BIROKRASI KLASIK


Tipe Birokrasi Klasik

Birokrasi Indonesia masa kerajaan tradisional
Pada massanya de Gournay, birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, karena pada waktu itu para birokrat seperti pejabat, sekretaris, inspektur, dan juru tulis lebih dipentingkan untuk melayani raja/penguasa, bukan untuk melayani kepentingan umum. Weber menekankan perlunya legitimasi sebagai dasar sistem otoritas, serta bagaimana ciri-ciri staf administrasi yang sesuai dengan konsep birokrasi menurut Weber.
Birokrasi Masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit
Pada masa Kerajaan Sriwijaya, sudah dikenal konsep birokrasi serta pembagian tugas. Namun demikian raja masih dianggap yang paling berkuasa dan menentukan segala kekuasaan secara mutlak masih berada di tangan raja. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Masing-masing kerajaan daerah diberi otonomi penuh dan memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap, namun terdapat kewajiban-kewajiban tertentu kepada pemerintah.
Birokrasi pada Masa Kerajaan Kutai dan Mataram Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura merupakan gabungan antara kerajaan Kertanegara dan Kutai Martapura Keman (Mulawarman). Punggawa diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, di mana pengawasannya ditugaskan kepada Menteri. Sifat pemerintahan tetap sentralistis dan terpusat di tangan raja.
Sedangkan pada masa Kerajaan Mataram, raja dibantu oleh seorang Patih dan para penasihat. Birokrasi pemerintahan diserahkan kepada Wedana, untuk mengawasi masalah keraton, baik yang menyangkut keuangan, keprajuritan, dan pengadilan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, raja Mataram menggunakan cara kekuasaan, memaksa orang-orang kuat untuk tinggal di keraton, dan cara perkawinan.
Birokrasi masa pemerintahan hindia belanda Tidak semua orang dapat menduduki jabatan sebagai pangreh praja sehingga seseorang perlu magang (pengabdian yang belum digaji) kepada seorang priyayi atasan/pejabat. Dari magang tersebut terjadi hubungan patron-klien, di mana para pemagang akan sabar menunggu sampai diangkat sebagai pangreh praja di mana kalau perlu mereka akan menjilat, cari muka, dan sebagainya. Jika oleh priyayi atau atasan dinilai para pemagang itu tidak pantas jadi priyayi, ya tidak akan diangkat. Dalam hubungan bawahan-atasan/priyayi maka tampak ada penghormatan yang berlebihan, misalnya jika priyayi rendahan berkunjung ke pejabat yang lebih tinggi maka harus pakai pakaian adat, sendalnya dilepas, dan sebagainya. Atribut kepangkatan sangat ditonjolkan, misalnya berkunjung ke suatu tempat disertai pengiring lengkap dengan payungnya. Lambat laun banyak priyayi muda yang mendapatkan pendidikan lebih baik walaupun dengan didikan ala Eropa, misalnya tinggal bersama keluarga Eropa murni, sekolah di sekolah Belanda. Walaupun ada ketakutan dari pihak Belanda tentang pejabat pribumi yang terlalu maju sehingga akan berani dengan pejabat Belanda.
Menyangkut birokrasi sebagai bagian dari kebudayaan, Kuntowijoyo (1991:328) mengemukakan bahwa birokrasi  adalah sebuah struktur teknis dalam masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan struktur sosial dan struktur budaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekuasaan dan pelayanan sering tidak terlepas dari komposisi sosial yang masing-masing memiliki kepentingannya sendiri, sehingga sering birokrasi hanya melayani lapisan masyarakat dominan. Selain itu, sistem nilai, pengetahuan, dan sistem simbol  masyarakat juga mempengaruhi  penyelenggaraan kekuasaan karena pelaksanaan kekuasaan hanya dapat terjadi jika ada kesediaan budaya masyarakatnya untuk menerima kehadirannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan budaya birokrasi dalam hal ini adalah  kedudukan birokrasi  terhadap  struktur sosial dan struktur budaya pada kurun waktu tertentu (Kuntowijoyo, 1991:328).
Jika menoleh pada masa pemerintahan raja-raja di Indonesia khususnya pada raja-raja Jawa, maka struktur masyarakatnya  terdiri dari lungguh, yakni orang-orang yang berjasa kepada raja, sentana yakni  keluarga raja dan abdi dalem yakni mereka yang membantu raja dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam birokrasi yang sebenarnya, abdi dalem adalah birokrasi kerajaan karena mereka yang menjadi perantara dengan rajanya. Oleh karena itu, kedudukan birokrasi sebagai abdi dalem yang melayani raja dalam hubungan atas bawah (top-down) yang bersifat konsentris membuat kedudukan birokrasi dalam negara patrimonial hanya merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan raja. Birokrasi tidak melayani masyarakatnya, tetapi justru melayani kepentingan raja. Pada akhirnya, para abdi dalem semacam ini kemudian berkembang menjadi sebuah kelas sosial tersendiri yang berada dan terpisah dari masyarakat pada umumnya. Sebagai penyelenggara kekuasaan mereka termasuk dalam elit penguasa yang mempunyai orientasi ke atas (penguasa), lebih-lebih daripada kebawah kepada kepentingan masyarakat kecil.
Sistem seperti ini banyak terjadi pada birokrasi kerajaan patrimonial yang secara rinci dapat ditemukan dalam birokrasi kerajaan Jawa sejak Majapahit hingga abad ke-20 pada kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Budaya birokrasi sebagai abdi dalem ini tentu saja sangat membekas dalam sistem nilai dan sistem pengetahuan masyarakat (knowledge and value of sisyem) sehingga sekalipun perubahan-perubahan sudah terjadi dapat saja budaya itu masih sangat melekat. Masa Pulau Jawa bersentuhan dengan kolonialisme terutama setelah Diponegoro ditaklukkan pada tahun 1830, maka pemerintah Belanda mengganti peran abdi dalem menjadi priyayi yakni ambtenaar, yaitu orang-orang pribumi yang diangkat dalam jajaran birokrasi kolonial dengan mendapatkan gaji dan memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Berbeda dengan abdi
Tipe ideal Birokrasi dan Ciri-ciri Birokrasi menurut Max Weber
Menurut Weber kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah: pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan. Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu. Dalam hal ini, pejabat memiliki posisi yang sama dengan pekerja pabrik, sedang Weber secara modern mengartikannya sebagai individu dari alat-alat produksi. Tetapi pejabat memiliki ciri yang membedakannya dengan pekerja yaitu pejabat memiliki otoritas.
Pejabat memiliki otoritas dan pada saat yang sama inilah sumbangannya, ia berlaku hampir tanpa penjelasan bahwa suatu jabatan tercakup dalam administrasi (setiap bentuk otoritas mengekspresikan dirinya sendiri dan fungsinya sebagai administrasi).
Ciri Birokrasi
Ciri pokok pejabat birokrasi adalah orang yang diangkat, bukan dipilih. Dengan menyatakan hal ini Weber telah hampir sampai pada definisi umumnya yang dikenakan terhadap birokrasi. Weber memandang Birokrasi sebagai birokrasi rasional atau ideal sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial (Sarundajang, 2003).
Berikut Ini Birokrasi Pemerintahan Menurut Max Weber Dan Hegel
Birokrasi Weberian selama ini di artikan sebagai fungsi suatu biro. Suatu biro merupakan jawaban yang rasional terhadap serangkaian tujuan  yang telah ditetapkan. Birokrasi merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan –tujuan tersebut. Seorang pejabat birokrasi tidak seyogyanya menetapkan tujuan-tujuan yang ingin di capai  tersebut. Penetapan tujuan merupakan fungsi politik dan menjadi wewenang dari pejabat politik yang mrnjad masternya. Model birokrasi weberian yang selama ini di pahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi (each individual civil servant is a cog in the machine with no personally interests).
Dalam kaitan ini maka setiap pejabat tik pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab publik kecuali pada bidang tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tanggung jawab sebagai mesin itu  dijalankan sesuai  dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan,maka akuntabilitas pejabat birokrasi pemerintah telah diwujudkan.
Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan klas atau kelompok tertentu. Negara bisa mewujudkan tujuan-tujuannya melalui mesin birokrasi yang di jalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintah dalam pemikiran weber di kenal sebagai konsep knservatif dari para pemikir di zamannya. Weber hanya ingin lebih meletakkan birokrasi itu sebagai sebuah mesin dari pada dilihat sebagai suatu organisme yang mempunyai kontribusi terhadap kebulatan organik sebuah negara.
Pandangan para ilmuan Jerman semasa hidupnya Max Weber bahwa birokrasi itu di bentuk independent dari kekuatan politik. Ia berada diluar atau diatas aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi pemerintahan diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi diartikan bukan dalam hal lebih condong menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik yang sedang memerintah sebagai masternya pada saat tertentu, sementara kepada kekuatan politik lainya yang sekarang pemerintah tidak mau. Akan tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapa pun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan pelayanan terbaik kepadanya.
Model birokrasi klasik
Apabila ada kenyataan yang dominan dalam praktek administrasi negara amerika, hal itu adalah teguhnya dan awetnya model birokrasi klasik. Model birokrasi itu mempunyai dua komponen dasar yang pertama adalah struktur atau kerangka suatu organisasi. Yang kedua adalah cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi.
Tipe Max Weber adalah titik mula yang umum untuk setiap pemahaman aspek-aspek struktural birokrasi. Dalam pemerintah nasional hirarki dan birokrasi terlihat asyik dengan bagian-bagian organisasi dan penempatan orang-orang kedalam bagan-bagan organisasi itu bersamaan dengan pengembangan deskripsi pekerjaan, klasifikasi personalia dan skala gaji. Weber juga memikirkan dalam deskripsi hierarkinya beberapa pola perilaku yang ditunjukkan oleh mereka yang berada dalam organisasi-organisasi skalar, seperti kecenderungan untuk merawat rekaman-rekaman secara rapi, untuk mengusahakan keseragaman dalam perintah dan semacamnya.
Dalam aspek majerial dan mikro, model birokrasi klasik bermula dengan manajemen ilmiah dari Frederik Winslow Taylor dan dapat dilacak dari pengertian permulaannya tentang pemahaman produktivitas lewat studi-studi gerak dan waktu sampai pada uasaha-usahasekarang ini dalam mengukur produktivitas.
Dalam model birokrasi klasik, struktural dan manajemen mempunyai hubungan yang erat. Ungkapan yang paling jelas tentang kaitan itu terlihat dalam literatur tentang organisasi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar