my analisis tntang masalah merokok di kalangan remaja

91 Persen Remaja Merokok Karena Terpengaruh Iklan

(Pengaruh media komunikasi terhadap perkembangan nilai moral)

Catatan Google. Berita Kesehatan - Jakarta, Merokok sangat mempengaruhi kesehatan, Perokok pemula banyak dari kalangan remaja. Usia labil para remaja ini makin gampang terpengaruh untuk merokok karena gencarnya iklan rokok.

Berdasarkan penelitian Komnas Perlindungan Anak tahun 2007 didapatkan sekitar 91,7 persen remaja berusia 13-15 tahun mulai merokok akibat pengaruh iklan.

Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh iklan rokok terhadap seseorang hingga akhirnya ia mulai merokok.

Kondisi ini tak lepas dari banyaknya iklan subliminal, yaitu teknik yang mengeskpose individu terhadap suatu produk, nama dagang atau rangsangan produk lain yang mana seseorang tidak menyadari bahwa dirinya sedang terekspose.

Tanpa sadar informasi yang diterima ini akan masuk ke alam tidak sadarnya yang kemungkinan besar mempengaruhi aksinya.

"Targetnya kebanyakan anak-anak, remaja dan dewasa muda karena pola pikirnya belum terlalu matang, cenderung labil sehingga mudah sekali dipengaruhi. Dan anak-anak sekarang menonton televisinya jauh lebih sering daripada anak dahulu," ujar Liza Marielly Djaprie selaku psikolog dalam acara diskusi publik Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Intervensi Industri Rokok di Hotel Acacia, Jakarta, Selasa (22/5/2012).

Merokok saat remaja membuatnya berisiko kena masalah kesehatan yang serius karena masih berada pada usia pertumbuhan. Rokok ini tidak hanya menyebabkan masalah kesehatan pada tingkat fisik namun juga emosionalnya.

Para ahli mengungkapkan risiko kesehatan merokok pada remaja jauh lebih buruk dibanding dengan orang dewasa yang merokok.

Masalah atau penyebab:

1.Merokok sangat mempengaruhi kesehatan remaja,fisik,dan emosionalnya

2.Besarnya pengaruh iklan rokok terhadap remaja dan mengundang remaja melakukanya

3.Pola pikir remaja sangat labil sehingga mudah terpengaruh oleh iklan rokok

4.Lemahnya pengawasan orang tua terhadap anaknya

5.Pemerintah tidak membuat peraturan larangan merokok bagi remaja

6.Remaja mulai kecanduan dengan menghisap rokok

Solusi:

1.Sebaiknya seorang remaja memahami merokok itu dapat merusak,padahal di kotak rokok yang mereka hisap itu tertulis jelas merokok dapat menyebabkan serangan jantung.

2. Tetaplah mengatakan tidak untuk rokok,

Orangtua mungkin berpikir remaja tidak mendengar yang dikatakannya, tapi tetaplah mengatakan untuk tidakmemperbolehkan merokok. Karena orangtua yang memberikan batasan terhadap rokokcenderung memiliki anak yang tidak merokok.

3. Berilah contoh yang baik,Remaja yang merokok lebih umum ditemui jika orangtuanya merokok, karena anak atau remaja cenderung meniru apa yangdilakukan oleh orangtuanya. Semakin cepat berhenti merokok, maka semakin besarkemungkinan anak tidak merokok, serta hindari merokok atau meninggalkanrokok di dalam rumah.

4. Jelaskan dampak buruk dari rokok

Cobalah untuk memberitahu remaja bahwa merokok tidak membuat anak jadi gaul atau populer, tapi justru membuat badan dan mulutbau, kotor karena asap, muka lebih cepat keriput dan gigi menjadi kuning.Bahkan dalam jangka panjang memicu berbagai penyakit.

5.jika remaja sudah mulai merokok,maka hindari ancaman atau ultimatum pada anak. Sebaliknya cobalah mencari tahu mengapa remaja merokok lalu bicarakan secara baik-baik melalui pendekatan agar ia mau berhenti merokok. Tekankan pesan berhenti merokok merupakan salah satuhal terbaik yang ia lakukan untuk kesehatannya seumur hidup.

6.Sebaiknya pemerintah membatasi iklan rokok yang ada di media cetak,elektronik atau yang lainya.Dan membatasi pabrik rokok untuk produksi rokoknya.

7.Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada para remaja apa bahaya merokok tersebut.

sDikit kata cinta

CINTA ABADI…

 setetes cinta ini.. Ingin ku beri padamu.. Kesetiaan Suci penuh kasih.. Kan kupertahankan Untukmu.. Tak kan ingkar dalam Hati.. Untuk setia berbagi.. Demi cinta suci.. Kaulah cinta sejati.. Walaupun di dunia tak ada keabadian.. tak membuat ku gentar.. Untuk tatap mencinta.. Hingga Akhir ayat.. dunia bisa hancur.. daun bisa gugur.. Tapi satu hal yang abadi untuku.. Cintaku padamu.. Rindu Terdalam kutemukan cinta.. diantara banyaknya bintang.. Yang ada di angkasa cinta.. namun dia jauh disana.. cinta kita menjadi satu.. Namun engkau jauh.. Dari pandanganku.. Ku hanya terdiam termenung.. kurasakan nafasmu.. Kurasakan getar jantungmu.. Kurasakan manjamu.. Menjadi sebuah rindu bagiku.. Saat aku duduk.. memandang bintang di angkasa.. Entah kenapa air mata.. Jatuh membasahi wajah.. Rindu yang menyesakan dada.. Terlalu dalam di jiwa.. aku tak tahu mengapa.. Bisa terlalu cinta.. Kasih kau begitu jauh dimata.. tapi kau bagaikan nyawa.. Dalam hati terdalam.. Dan tak tergantikan.. Read more at: http://operatorku.blogspot.com/2012/07/puisi-cinta-romantis.html Copyright by operatorku.blogspot.com

Ciri sistem politik

Ciri - Ciri Sistem Politik

Ciri-ciri sistem politik menurut Gabriel A. Almond adalah:

1. Semua sistem politik pasti mempunyai struktur politik.

Dalam pengertian bahwa di dalam masyarakat yang paling sederhanapun, sistem politik dari masyarakat tersebut mempunyai tipe struktur politik yang terdapat di dalam masyarakat yang paling kompleks. Tipe-tipe tersebut dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dengan tingkatan dan bentuk strukturnya.

2. Semua sistem politik menjalankan fungsi politik yang sama, walaupun tingkatannya berbeda-beda karena adanya perbedaan struktur. Demikian pula dapat diperbandingkan bagaimanakah fungsi-fungsi dari sistem-sistem politik itu dijalankan dan bagaimana pula cara/gaya melaksanakannya.

3. Semua struktur politik mempunyai sifat multi fungsional (menjalankan banyak fungsi). Sistem politik dapat dibandingkan menurut tingkat kekhususan fungsi di dalam struktur itu.

4. Semua sistem politik adalah sistem campuran.

Secara rasional tidak ada struktur dan kebudayaan yang semuanya modern atau semuanya primitif dalam pengertian tradisional. Perbedaan yang ada hanya bersifat relatif saja, dan keduanya bercampur satu dengan yang lainnya.( Nemo G Atmodjo

birokrasi klasik fredrickson

Birokrasi Klasik Fredrickson

Model Birokrasi Klasik Menurut George Fredrickson

Tokoh dalam birokrasi klasik antara lain Taylor, Wilson, Weber, Gulick, dan Urwick. Fokus empirisnya adalah organisasi, kelompok produksi, instansi pemerintah, biro, dan kelompok kerja. Ciri-ciri : struktur, hirarki, pengendalian, otoritas, dikotomi kebijakan administrasi rantai perintah, kesatuan perintah, rentangan pengendalian, pengangkatan atas kemampuan, dan sentralisasi. Nilai-nilai yang dimaksimumkan antara lain efisiensi, ekonomi, dan efektivitas.

Birokrasi klasik memiliki 2 komponen utama : struktur/kerangka suatu organisasi, dan cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi. Tipe ideal Max Weber adalah titik mula yang umum untuk setiap pemahaman aspek-aspek struktural birokrasi. Dalam pemerintahan nasional, hierarki dan birokrasi berkaitan erat dengan bagan-bagan organisasi dan penempatan orang-orang ke dalam bagan-bagan organisasi itu, bersamaan dengan pengembangan  skala gaji, deskripsi pekerjaan, klasifikasi personalia, dan skala gaji.

Dalam aspek-aspek manajerial dan mikro, model birokrasi klasik bermula dengan manajemen ilmiah dari Frederick Winslow Taylor dan dapat dilacak dari pengertian permulaannya tentang pemahaman produktivitas lewat studi-studi gerak dan waktu sampai usaha-usaha sekarang ini dalam mengukur produktivitas. Dalam model birokrasi klasik, struktur dan manajemen mempunyai hubungan yang erat terlihat dalam literatur tentang reorganisasi. Apabila manajemen/produktivitas dalam kesulitan, pengambilan jalan ke arah reorganisasi untuk merancangkan kembali mesin, untuk menetapkan kembali struktur, merupakan praktek birokrasi yang biasa. Hirarki dan pengendalian manajerial masih tetap merupakan fakta-fakta eksistensial organisasi publik Amerika.

Herbert Wilcox menyatakan bahwa kontrol manajemen dan hirarki adalah bagian kebudayaan Barat dan khususnya Amerika. Masalah yang berkaitan dengan model birokrasi klasik bukanlah pengembangan ilmu tentang kerangka orgnisasi ataupun ilmu tentang manajemen, melainkan tentang menciptakan rancangan-rancangan yang cocok dengan sasaran-sasaran organisasional yang sesuai dengan  kebutuhan-kebutuhan para pekerja dan diinginkan oleh masyarakat.

Nilai-nilai yang dinyatakan para ahli : menyelenggarakan suatu fungsi publik sepenuh mungkin untuk sejumlah uang yang tersedia (satu definisi keras dari efisiensi), dan menyelenggarakan program-program publik untuk sejumlah uang yang sedikit mungkin (suatu definisi keras dari ekonomi) atau sama pengertiannya dengan administrasi negara yang efektif. Bahwasannya suatu organisasi harus sereproduktif mungkin yaitu menyediakan kuantitas dan kualitas pelayanan yang menyamai kebutuhan-kebutuhan yang terungkap dalam dari suatu persekutuan hidup (kolektivitas) dan merupakan nilai dasar dalam administrasi negara.

Dengan demikian, masalahnya bukanlah berhubungan dengan nilai-nilai yang digunakan untuk memaksimumkan dalam model birokrasi klasik. Tetapi terletak pada cara yang dipandang bisa digunakan untuk mencapai efisiensi, ekonomi dan produktivitas. Hirarki, pengendalian manajerial, otoritas dan sentralisasi berkaitan dengan tercapainya nilai-nilai ini tidak selogis seperti para ahli teori birokrasi  dulu berkeyakinan

TIPE BIROKRASI KLASIK

Tipe Birokrasi Klasik

Birokrasi Indonesia masa kerajaan tradisional

Pada massanya de Gournay, birokrasi terkesan negatif dan menyulitkan dalam melayani masyarakat, karena pada waktu itu para birokrat seperti pejabat, sekretaris, inspektur, dan juru tulis lebih dipentingkan untuk melayani raja/penguasa, bukan untuk melayani kepentingan umum. Weber menekankan perlunya legitimasi sebagai dasar sistem otoritas, serta bagaimana ciri-ciri staf administrasi yang sesuai dengan konsep birokrasi menurut Weber.

Birokrasi Masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit

Pada masa Kerajaan Sriwijaya, sudah dikenal konsep birokrasi serta pembagian tugas. Namun demikian raja masih dianggap yang paling berkuasa dan menentukan segala kekuasaan secara mutlak masih berada di tangan raja. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit terdiri dari pemerintah pusat dan daerah. Masing-masing kerajaan daerah diberi otonomi penuh dan memiliki perangkat pemerintahan yang lengkap, namun terdapat kewajiban-kewajiban tertentu kepada pemerintah.

Birokrasi pada Masa Kerajaan Kutai dan Mataram Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura merupakan gabungan antara kerajaan Kertanegara dan Kutai Martapura Keman (Mulawarman). Punggawa diserahi tugas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, di mana pengawasannya ditugaskan kepada Menteri. Sifat pemerintahan tetap sentralistis dan terpusat di tangan raja.

Sedangkan pada masa Kerajaan Mataram, raja dibantu oleh seorang Patih dan para penasihat. Birokrasi pemerintahan diserahkan kepada Wedana, untuk mengawasi masalah keraton, baik yang menyangkut keuangan, keprajuritan, dan pengadilan. Untuk mempertahankan kekuasaannya, raja Mataram menggunakan cara kekuasaan, memaksa orang-orang kuat untuk tinggal di keraton, dan cara perkawinan.

Birokrasi masa pemerintahan hindia belanda Tidak semua orang dapat menduduki jabatan sebagai pangreh praja sehingga seseorang perlu magang (pengabdian yang belum digaji) kepada seorang priyayi atasan/pejabat. Dari magang tersebut terjadi hubungan patron-klien, di mana para pemagang akan sabar menunggu sampai diangkat sebagai pangreh praja di mana kalau perlu mereka akan menjilat, cari muka, dan sebagainya. Jika oleh priyayi atau atasan dinilai para pemagang itu tidak pantas jadi priyayi, ya tidak akan diangkat. Dalam hubungan bawahan-atasan/priyayi maka tampak ada penghormatan yang berlebihan, misalnya jika priyayi rendahan berkunjung ke pejabat yang lebih tinggi maka harus pakai pakaian adat, sendalnya dilepas, dan sebagainya. Atribut kepangkatan sangat ditonjolkan, misalnya berkunjung ke suatu tempat disertai pengiring lengkap dengan payungnya. Lambat laun banyak priyayi muda yang mendapatkan pendidikan lebih baik walaupun dengan didikan ala Eropa, misalnya tinggal bersama keluarga Eropa murni, sekolah di sekolah Belanda. Walaupun ada ketakutan dari pihak Belanda tentang pejabat pribumi yang terlalu maju sehingga akan berani dengan pejabat Belanda.

Menyangkut birokrasi sebagai bagian dari kebudayaan, Kuntowijoyo (1991:328) mengemukakan bahwa birokrasi  adalah sebuah struktur teknis dalam masyarakat yang mempunyai kaitan erat dengan struktur sosial dan struktur budaya. Oleh karena itu, penyelenggaraan kekuasaan dan pelayanan sering tidak terlepas dari komposisi sosial yang masing-masing memiliki kepentingannya sendiri, sehingga sering birokrasi hanya melayani lapisan masyarakat dominan. Selain itu, sistem nilai, pengetahuan, dan sistem simbol  masyarakat juga mempengaruhi  penyelenggaraan kekuasaan karena pelaksanaan kekuasaan hanya dapat terjadi jika ada kesediaan budaya masyarakatnya untuk menerima kehadirannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan budaya birokrasi dalam hal ini adalah  kedudukan birokrasi  terhadap  struktur sosial dan struktur budaya pada kurun waktu tertentu (Kuntowijoyo, 1991:328).

Jika menoleh pada masa pemerintahan raja-raja di Indonesia khususnya pada raja-raja Jawa, maka struktur masyarakatnya  terdiri dari lungguh, yakni orang-orang yang berjasa kepada raja, sentana yakni  keluarga raja dan abdi dalem yakni mereka yang membantu raja dalam penyelenggaraan kekuasaan. Dalam birokrasi yang sebenarnya, abdi dalem adalah birokrasi kerajaan karena mereka yang menjadi perantara dengan rajanya. Oleh karena itu, kedudukan birokrasi sebagai abdi dalem yang melayani raja dalam hubungan atas bawah (top-down) yang bersifat konsentris membuat kedudukan birokrasi dalam negara patrimonial hanya merupakan kepanjangan tangan dari kekuasaan raja. Birokrasi tidak melayani masyarakatnya, tetapi justru melayani kepentingan raja. Pada akhirnya, para abdi dalem semacam ini kemudian berkembang menjadi sebuah kelas sosial tersendiri yang berada dan terpisah dari masyarakat pada umumnya. Sebagai penyelenggara kekuasaan mereka termasuk dalam elit penguasa yang mempunyai orientasi ke atas (penguasa), lebih-lebih daripada kebawah kepada kepentingan masyarakat kecil.

Sistem seperti ini banyak terjadi pada birokrasi kerajaan patrimonial yang secara rinci dapat ditemukan dalam birokrasi kerajaan Jawa sejak Majapahit hingga abad ke-20 pada kerajaan Surakarta dan Yogyakarta. Budaya birokrasi sebagai abdi dalem ini tentu saja sangat membekas dalam sistem nilai dan sistem pengetahuan masyarakat (knowledge and value of sisyem) sehingga sekalipun perubahan-perubahan sudah terjadi dapat saja budaya itu masih sangat melekat. Masa Pulau Jawa bersentuhan dengan kolonialisme terutama setelah Diponegoro ditaklukkan pada tahun 1830, maka pemerintah Belanda mengganti peran abdi dalem menjadi priyayi yakni ambtenaar, yaitu orang-orang pribumi yang diangkat dalam jajaran birokrasi kolonial dengan mendapatkan gaji dan memiliki kedudukan yang kuat dalam masyarakat. Berbeda dengan abdi

Tipe ideal Birokrasi dan Ciri-ciri Birokrasi menurut Max Weber

Menurut Weber kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah: pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan. Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu. Dalam hal ini, pejabat memiliki posisi yang sama dengan pekerja pabrik, sedang Weber secara modern mengartikannya sebagai individu dari alat-alat produksi. Tetapi pejabat memiliki ciri yang membedakannya dengan pekerja yaitu pejabat memiliki otoritas.

Pejabat memiliki otoritas dan pada saat yang sama inilah sumbangannya, ia berlaku hampir tanpa penjelasan bahwa suatu jabatan tercakup dalam administrasi (setiap bentuk otoritas mengekspresikan dirinya sendiri dan fungsinya sebagai administrasi).

Ciri Birokrasi

Ciri pokok pejabat birokrasi adalah orang yang diangkat, bukan dipilih. Dengan menyatakan hal ini Weber telah hampir sampai pada definisi umumnya yang dikenakan terhadap birokrasi. Weber memandang Birokrasi sebagai birokrasi rasional atau ideal sebagai unsur pokok dalam rasionalisasi dunia modern, yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses sosial (Sarundajang, 2003).

Berikut Ini Birokrasi Pemerintahan Menurut Max Weber Dan Hegel

Birokrasi Weberian selama ini di artikan sebagai fungsi suatu biro. Suatu biro merupakan jawaban yang rasional terhadap serangkaian tujuan  yang telah ditetapkan. Birokrasi merupakan sarana untuk merealisasikan tujuan –tujuan tersebut. Seorang pejabat birokrasi tidak seyogyanya menetapkan tujuan-tujuan yang ingin di capai  tersebut. Penetapan tujuan merupakan fungsi politik dan menjadi wewenang dari pejabat politik yang mrnjad masternya. Model birokrasi weberian yang selama ini di pahami merupakan sebuah mesin yang disiapkan untuk menjalankan dan mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Dengan demikian setiap pekerja atau pejabat dalam birokrasi pemerintah merupakan pemicu dan penggerak dari sebuah mesin yang tidak mempunyai kepentingan pribadi (each individual civil servant is a cog in the machine with no personally interests).

Dalam kaitan ini maka setiap pejabat tik pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab publik kecuali pada bidang tugas dan tanggung jawab yang di bebankan kepadanya. Sepanjang tugas dan tanggung jawab sebagai mesin itu  dijalankan sesuai  dengan proses dan prosedur yang telah ditetapkan,maka akuntabilitas pejabat birokrasi pemerintah telah diwujudkan.

Pemikiran seperti ini menjadikan birokrasi pemerintah bertindak sebagai kekuatan yang netral dari pengaruh kepentingan klas atau kelompok tertentu. Negara bisa mewujudkan tujuan-tujuannya melalui mesin birokrasi yang di jalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Aspek netralitas dari fungsi birokrasi pemerintah dalam pemikiran weber di kenal sebagai konsep knservatif dari para pemikir di zamannya. Weber hanya ingin lebih meletakkan birokrasi itu sebagai sebuah mesin dari pada dilihat sebagai suatu organisme yang mempunyai kontribusi terhadap kebulatan organik sebuah negara.

Pandangan para ilmuan Jerman semasa hidupnya Max Weber bahwa birokrasi itu di bentuk independent dari kekuatan politik. Ia berada diluar atau diatas aktor-aktor politik yang saling berkompetisi satu sama lain. Birokrasi pemerintahan diposisikan sebagai kekuatan yang netral. Netralitas birokrasi diartikan bukan dalam hal lebih condong menjalankan kebijakan atau perintah dari kekuatan politik yang sedang memerintah sebagai masternya pada saat tertentu, sementara kepada kekuatan politik lainya yang sekarang pemerintah tidak mau. Akan tetapi lebih diutamakan kepada kepentingan negara dan rakyat secara keseluruhan. Sehingga siapa pun kekuatan politik yang memerintah birokrat dan birokrasinya memberikan pelayanan terbaik kepadanya.

Model birokrasi klasik

Apabila ada kenyataan yang dominan dalam praktek administrasi negara amerika, hal itu adalah teguhnya dan awetnya model birokrasi klasik. Model birokrasi itu mempunyai dua komponen dasar yang pertama adalah struktur atau kerangka suatu organisasi. Yang kedua adalah cara-cara yang digunakan untuk mengatur orang-orang dan pekerjaan dalam kerangka organisasi.

Tipe Max Weber adalah titik mula yang umum untuk setiap pemahaman aspek-aspek struktural birokrasi. Dalam pemerintah nasional hirarki dan birokrasi terlihat asyik dengan bagian-bagian organisasi dan penempatan orang-orang kedalam bagan-bagan organisasi itu bersamaan dengan pengembangan deskripsi pekerjaan, klasifikasi personalia dan skala gaji. Weber juga memikirkan dalam deskripsi hierarkinya beberapa pola perilaku yang ditunjukkan oleh mereka yang berada dalam organisasi-organisasi skalar, seperti kecenderungan untuk merawat rekaman-rekaman secara rapi, untuk mengusahakan keseragaman dalam perintah dan semacamnya.

Dalam aspek majerial dan mikro, model birokrasi klasik bermula dengan manajemen ilmiah dari Frederik Winslow Taylor dan dapat dilacak dari pengertian permulaannya tentang pemahaman produktivitas lewat studi-studi gerak dan waktu sampai pada uasaha-usahasekarang ini dalam mengukur produktivitas.

Dalam model birokrasi klasik, struktural dan manajemen mempunyai hubungan yang erat. Ungkapan yang paling jelas tentang kaitan itu terlihat dalam literatur tentang organisasi.